Selamat datang di website Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun       Bersama Anda Melindungi Negeri       Tidak Menerima Gratifikasi Baik Berupa Uang, Parcel Dan Bentuk Lainnya   

Bersinergi! Demi Cegah Penyelundupan Ilegal di Karimun

Foto bersama INstansi terkait peserta Rakor

Karimun (31/08) – Bertempat di Hotel Aston, Karantina Karimun gelar Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penindakan yang bertema “Penguatan Sinergisitas Pengawasan dan Penindakan di Zona Rawan I’ kemarin, 30 Agustus 2018. Acara yang mengundang Bupati Karimun, H. Aunur Rofiq, S.Sos, M.Si ini menjadi sangat istimewa. Tidak hanya Bupati Karimun yang hadir, Kolonel Laut Kolonel Laut (P) Edward H. Sibuea, ST, MM selaku Asops Lantamal IV Tanjung Pinang, AKBP. Surisman, S.IK, selaku Wakil Direktur Direktorat Intelkam Polda Kepulauan Riau, Bapak Drs. Guntur, SP, MM selaku Kepala Bidang Kepatuhan Perkarantinaan turut hadir sebagai narasumber. Ditambah lagi kehadiran dan partisipasi dari Kepala UPT Karantina Pertanian Wilayah Barat, instansi terkait dan media massa menambah semangat dalam upaya cegah tangkal penyelundupan komoditas pertanian di Karimun.

“Saya mengucapkan terima kasih karena Karantina Karimun menjadi tuan rumah rapat koordinasi ini. Karimun ini merupakan wilayah yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, namun juga banyak memiliki pelabuhan yang tidak resmi sehingga rawan terjadi kasus penyelundupan. Adanya sinergisitas dengan instansi terkait sangat dibutuhkan agar masyarakat paham mengenai karantina dan bahan pangan yang kita konsumsi terjamin kesehatannya,” tutur Aunur Rofiq dalam sambutannya.

Bupati karimun memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rakor

“Pelaku usaha di Karimun masih banyak yang melalui agen. Setelah kemarin kita beri pemahaman, mereka menyadari bahwa ternyata lapor karantina itu mudah dan murah. Karantina Karimun akan selalu siap memeriksa komoditas pertanian yang dilalulintaskan," kata drh. Priyadi selaju Karantina Karimun

"Kami sudah memiliki sertifikat IS0 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Telah kami sediakan mesin EDC untuk membayar PNBP karantina, jadi jangan memberikan uang lebih kepada petugas," imbuhnya.

Narasumber dalam acara Rakor Pengawasan dan Penindakan Zona Rawan 1

Sebagai narasumber yang mewakili Pusat KKIP, Guntur juga memberikan gambaran bahwa penegakan hukum bidang perkarantinaan umumnya hanya 1%, sisanya merupakan kegiatan sosialisasi dan tindakan karantina. “Kita memiliki Polsus, Inteligen dan PPNS Karantina. Jika memang di Karimun ini ada kecenderungan pelanggaran hukum, maka segera lakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Pemaparan dari Pusat KKIP Badan Karantina Pertanian

Acara ini juga membuka jaringan karantina dalam mencegah masuk, tersebar dan keluarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan karantina dengan instansi terkait. Karantina Karimun membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan instansi kepelabuhanan sehingga tugas pokok dan fungsi karantina dapat dilaksanakan dan angka penyelundupan komoditas pertanian di Karimun akan menurun seiring bertambahnya kesadaran masyarakat untuk lapor karantina.

VIDEO KARANTINA

AGENDA KEGIATAN